We're all puppets. I'm just a puppet who can see the strings

Pak Jokowi Presidenku

Membangun dari Pinggiran. Pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi).

Alur Pendaftaran CPNS 2017

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 Tahap II telah dibuka. Ayo simak mekanisme pendaftarannya ! Semoga bermanfaat . . . :)

Pengumuman Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017

Berikut adalah pengumuman pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017. Semoga bermanfaat . . .

Passing Grade Seleksi CPNS 2017

Berikut ini adalah informasi passing grade (nilai ambang batas) dalam seleksi CPNS 2017. Semoga bermanfaat . . .

Selasa, 17 Oktober 2017

Indonesia Wants a Faster Train for Jakarta-Surabaya Highspeed Railway Project




Indonesian Ministry of Transportation has come up with a new set of demands for the Japan-backed Jakarta-Surabaya fast train project.
The train should be able to cover the 727-kilometer distance between Indonesia's two largest cities (Surabaya is located in East Java) in under five hours and be electricity-powered, Transport Minister Budi Karya Sumadi said on Sunday (08/10).
The Japan International Cooperation Agency (JICA), the country's international development body that is managing the project, should be able to cut costs to under Rp 60 trillion ($4.4 billion).
"If the trip is around five hours, the train can make two round-trips a day, increasing its capacity. Also, with a five-hour trip, we expect airline passengers to be persuaded enough to switch. Therefore, we can keep airspace usage levels from [being too crowded]," the minister said.
Indonesia and Japan came to a critical decision last month to upgrade existing train tracks — currently used by diesel powered trains — by eliminating train crossings instead of making new tracks. That brought down project cost to Rp 50 trillion from an initially projected Rp 80 trillion.
The upgrade, however, would only allow trains to run at 120 kilometers per hour on average, which would increase the estimated travel time to around six hours.
In order to pursue the five-hour goal, Budi said the project should make use of electrical power and reduce the number of bends and cliffs along the tracks. The government, Budi said, is willing to increase the project's budget to Rp 60 trillion if those demands are met.
"Reaching 140 km per hour would still be cheaper than the alternative, building new tracks."
The minister added that Indonesian and Japanese teams are currently preparing a feasibility study for the new requirements and expect it to be completed by the end of November.
Budi said the government expects construction on the project to start in early 2018. The first section of the tracks, between Jakarta and Semarang (Central Java), should be operational by 2019. The remaining section would start operations in 2021.
Source : The Jakarta Globe

Rabu, 11 Oktober 2017

Polemik Penerapan Kebijakan Wajib E-Toll



Mulai 31 Oktober 2017, pemerintah mewajibkan seluruh pengguna jalan tol untuk menggunakan e-Toll sebagai pembayaran yang resmi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi waktu transaksi setiap kendaraan yang melalui pintu gerbang tol. Dengan demikian, diharapkan kemacetan yang kerap terjadi akibat antrean kendaraan di gerbang tol akan terus berkurang.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyebut keuntungan e-Toll untuk BI dan Jasa Marga sepenuhnya. Keuntungan tersebut berupa berkurangnya biaya cetak uang, sebab biaya cetak lebih mahal dari fungsi uang itu utamanya uang receh. Diketahui Jasa Marga sendiri kerepotan dalam menyiapkan uang receh untuk menjadi uang kembalian transaksi tol setiap harinya.

Dengan keuntungan adanya transaksi non tunai, seharusnya BI dan Jasa Marga bisa mengalihkan biaya cetak uang untuk meningkatkan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan bila perlu biaya cetak dialihkan menjadi dana intensif atau subsidi, sehingga biaya tol menjadi gratis atau lebih murah, bukan justru bertambah mahal.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia menilai kebijakan penerapan e-Toll merugikan sebanyak 20.000 pekerja tol. Mereka terancam PHK karena penggunaan gerbang tol otomatis (GTO). Ketua KSPI, Said Iqbal menilai kebijakan otomatisasi GTO seharusnya dilakukan apabila perekonomian Indonesia dalam kondisi baik.

Pihaknya melihat saat ini kondisi daya beli masyarakat menurun, dan angka kesenjangan masyarakat tinggi terutama kalangan buruh. Apabila kebijakan ini tetap berjalan, para pekerja terancam akan terkena PHK dan menjadi menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan bagi para pegawai dan keluarganya.

Namun demikian, Direktur Operasi II Jasa Marga, Subakti Syukur menerangkan bahwa semua pegawai yang bertugas melayani pembayaran tunai tidak akan dipecat setelah penerapan transaksi non-tunai. Akan tetapi, dialihtugaskan ke unit kerja lain, misalnya seperti menjual ‎kartul tol non-tunai di gardu atau unit pemeliharaan.

Sumber:

Selasa, 10 Oktober 2017

Bukti Bahwa Indonesia Tidak Kalah Dengan Negara Lain

Tahukah kamu bahwa Indonesia tidak kalah dari negara-negara lain di ASEAN ?

Senin, 09 Oktober 2017

Pak Jokowi Presidenku